Pemerintah Irak akhirnya bergerak maju dalam upaya membangkitkan kembali infrastruktur nuklirnya yang sempat hancur puluhan tahun lalu. Dalam waktu dekat, Irak akan memulai pembangunan sebuah reaktor nuklir sub-kritis yang dirancang khusus untuk pelatihan akademik dan penelitian damai. Proyek ini akan dikerjakan bersama China, yang sejak beberapa tahun terakhir agresif menanamkan teknologi energi nuklirnya ke berbagai negara di kawasan.
Kesepakatan antara Irak dan China Atomic Energy Authority disebut akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan, dengan delegasi teknis dari Beijing dijadwalkan tiba di Baghdad untuk mematangkan detail teknis proyek. Menteri Pendidikan Tinggi sekaligus Ketua Komisi Energi Atom Irak, Naeem al-Aboudi, menyatakan proyek ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat basis ilmiah di bidang fisika nuklir dan radiasi.
Fasilitas ini nantinya dibangun di kawasan Al-Tuwaitha, wilayah di tenggara Baghdad yang dulu menjadi pusat program nuklir Irak sebelum dihancurkan Israel pada 1981 lewat operasi udara "Operation Opera". Kini, setelah dilakukan survei komprehensif dan pembersihan limbah radioaktif, kawasan tersebut dinyatakan aman dan bebas paparan radiasi berbahaya.
Aboudi menyebut reaktor sub-kritis ini merupakan proyek pertama di Timur Tengah yang difokuskan untuk pelatihan akademis. Fungsinya bukan untuk menghasilkan energi atau senjata, tetapi untuk membina para mahasiswa dan ilmuwan muda agar menguasai teknologi nuklir secara aman dan bertanggung jawab sesuai standar internasional.
Sejak 2019, Irak memang terus mendorong pemulihan sektor nuklir sipilnya, terutama untuk riset kesehatan, pertanian, dan energi. Selain menggandeng China, Irak juga menjalin komunikasi strategis dengan Rusia untuk rencana kerja sama jangka panjang di bidang teknologi nuklir damai.
Pembangunan ini dianggap sebagai respons atas kebutuhan energi domestik yang terus meningkat, sementara pembangkit listrik berbahan bakar fosil kerap mengalami gangguan akibat kondisi keamanan dan infrastruktur tua. Irak menilai teknologi nuklir kecil seperti reaktor sub-kritis bisa menjadi solusi alternatif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Dalam catatan sejarahnya, program nuklir Irak sempat menjadi simbol modernisasi sains nasional di era Saddam Hussein. Namun ambisi itu buyar setelah Israel menyerang reaktor Osirak pada 1981, lalu dilanjutkan embargo dan invasi Amerika Serikat yang meruntuhkan seluruh jaringan laboratorium nuklir negara itu.
Meski dunia masih skeptis atas niat nuklir Irak, pemerintah Baghdad menegaskan proyek kali ini bersifat murni sipil. Tidak ada tujuan militer ataupun pengembangan senjata. Semua aktivitas akan dilakukan terbuka di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sesuai perjanjian nuklir damai yang berlaku.
Aboudi bahkan menyatakan proyek reaktor sub-kritis ini akan menjadi "landasan etis" bagi kebangkitan sains nuklir Irak. Selain sebagai sarana pelatihan, fasilitas tersebut juga diharapkan mampu menarik kembali diaspora ilmuwan nuklir Irak yang selama ini bekerja di luar negeri akibat konflik.
Langkah ini disambut positif sebagian kalangan akademisi di Irak yang menilai pembangunan reaktor pelatihan penting untuk mengembalikan kedaulatan ilmu pengetahuan di negeri itu. Mereka berharap proyek tersebut dapat berjalan sesuai standar keamanan internasional tanpa menyulut ketegangan politik kawasan.
Namun sejumlah analis geopolitik menyoroti keterlibatan China dalam proyek ini sebagai bagian dari perluasan pengaruh Beijing di kawasan Timur Tengah. China dinilai terus menancapkan kekuatan lunaknya lewat proyek-proyek energi dan infrastruktur strategis di negara-negara pascakonflik.
Baghdad sendiri menepis anggapan tersebut, menyebut kerja sama ini murni teknis dan saling menguntungkan. Irak membutuhkan teknologi dan pengalaman China, sementara Beijing mendapatkan mitra baru di pasar nuklir global.
Di luar aspek teknologi, proyek ini juga sarat dimensi politik. Irak dinilai ingin menegaskan kedaulatannya di sektor nuklir sipil setelah sekian lama terkungkung stigma akibat program militer di masa lalu. Ini juga jadi upaya Irak meraih kembali kepercayaan internasional di bidang sains.
Tak hanya itu, proyek ini menjadi sinyal bahwa Irak mulai serius membenahi sistem energinya yang selama ini tergantung pada sumber fosil. Dengan belajar teknologi reaktor kecil, Irak ingin membangun fondasi energi bersih di masa depan sekaligus meningkatkan kapasitas riset dalam negeri.
Pemerintah Irak juga memanfaatkan momentum ini untuk kembali menuntut kompensasi kepada Israel atas penghancuran fasilitas nuklirnya pada 1981. Walau hingga kini belum pernah digubris, Baghdad menegaskan hak itu tetap akan diperjuangkan lewat jalur diplomasi internasional.
IAEA sendiri dilaporkan sudah memantau proyek ini sejak tahap awal. Badan tersebut menyatakan siap mendukung pengembangan fasilitas pelatihan tersebut asalkan semua standar keselamatan dan prosedur non-proliferasi dipenuhi sepenuhnya.
Langkah Irak membangun fasilitas pelatihan nuklir dinilai bisa menjadi model bagi negara-negara pascakonflik lain yang ingin mengembangkan teknologi nuklir damai. Jika proyek ini sukses, bukan mustahil Baghdad akan menjadi salah satu pusat riset nuklir sipil di Timur Tengah.
Saat ini, Irak juga tengah menjajaki kerja sama serupa dengan Rusia untuk reaktor skala kecil, serta membuka kemungkinan proyek energi nuklir mini di wilayah utara yang kaya sumber daya tetapi minim pasokan listrik.
Proyek ini sekaligus memperlihatkan bagaimana kawasan Timur Tengah kini mulai melihat energi nuklir sebagai alternatif realistis di tengah fluktuasi harga minyak dan gas global. Irak menjadi contoh terbaru bagaimana negara yang dulu diisolasi justru bertransformasi lewat diplomasi teknologi.
Dengan pembangunan reaktor sub-kritis ini, Irak berharap bisa mencetak generasi ilmuwan nuklir baru yang mampu berkontribusi di panggung riset internasional. Sebuah langkah awal kecil, tetapi strategis, demi masa depan sains dan energi negara yang selama ini terpuruk akibat perang dan embargo.
Blogger Comment
Facebook Comment